HERALD.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dilema yang dihadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kebijakan penghematan anggaran.
Menurutnya, meski pemerintah melakukan pemangkasan di berbagai sektor, alokasi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dipertahankan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai prioritas kebijakan pemerintahan mendatang.
Rocky menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran membawa dampak luas, salah satunya terhadap sektor pendidikan.
Ia mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah yang akhirnya dapat menghambat akses mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran negara karena berkaitan langsung dengan pencerdasan bangsa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Rocky.
Selain itu, Rocky juga menyoroti pemangkasan anggaran di sektor hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan sosial.
Ia menilai bahwa langkah ini berisiko melanggar konstitusi karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari ketidakadilan dan kemiskinan.
“Pemotongan anggaran di sektor ini dapat mengurangi jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk perlindungan bagi korban pelanggaran HAM. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN,” katanya.
Rocky menilai proyek ini lebih merupakan ambisi politik Presiden Joko Widodo daripada kepentingan rakyat secara luas.
Ia berpendapat bahwa alokasi dana untuk proyek ini justru memperparah ketimpangan anggaran, mengingat banyak sektor yang lebih mendesak mengalami pemangkasan.
“Dilema yang dihadapi Prabowo semakin kompleks karena kritik publik terus mengarah pada ketidakkonsistenan kebijakan anggaran,” jelas Rocky
“Di satu sisi, ia harus menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, namun di sisi lain, ia juga harus menjaga hubungan baik dengan Presiden Jokowi, yang masih memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan,” lanjutnya.
Rocky menilai bahwa tekanan publik terhadap Prabowo untuk mengambil sikap tegas terhadap warisan kebijakan Jokowi semakin besar.
Jika ingin menunjukkan kepemimpinan yang mandiri, Rocky menegaskan, Prabowo perlu membedakan kebijakan ekonominya dari pemerintahan sebelumnya.
Lebih jauh, Rocky juga mengaitkan dilema anggaran ini dengan posisi Indonesia dalam politik global.
Menurutnya, Prabowo memiliki peluang untuk tampil sebagai pemimpin yang diperhitungkan di tingkat internasional, khususnya dalam kerja sama Global South dan BRICS.
“Namun, untuk mencapai itu, ia harus membuktikan bahwa pemerintahannya memiliki legitimasi kuat di dalam negeri, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan pro-rakyat,” tegasnya.
Dengan berbagai tekanan ini, Rocky menyimpulkan bahwa Prabowo perlu menentukan prioritas kebijakan yang jelas.
“Prabowo harus memilih antara tetap melanjutkan proyek-proyek lama yang dinilai tidak mendesak atau mengalihkan anggaran untuk sektor yang lebih penting bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
