HERALD.ID, YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari The Asia Foundation, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Australia, Bappenas RI, dan LKIS pada Kamis, 13 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas “Ketahanan Demokrasi di Pilkada Kota Yogyakarta”, dengan fokus pada partisipasi pemilih difabel dan kelompok rentan dalam politik elektoral.
Pertemuan tersebut mengangkat pentingnya pendidikan pemilih, terutama bagi difabel, yang merupakan kelompok rentan dalam pemilu dan pilkada. Harsya, Ketua KPU Kota Yogyakarta, menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi pengalaman dalam menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan aksesibel, serta untuk memperbaiki pelayanan kepada kelompok difabel ke depannya.
“Fokus kami adalah berbasis data. Kami terus berupaya agar pemilu dan pilkada semakin inklusif, sehingga hak-hak disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Harsya kepada awak media usai pertemuan.
Harsya juga mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan angka partisipasi pemilih difabel pada Pilkada 2024 dibandingkan sebelumnya, Kota Yogyakarta tetap mencatatkan angka partisipasi tertinggi di DIY dengan 1.068 pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya, atau sekitar 40% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) difabel yang berjumlah sekitar 2.600 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti Kulon Progo, yang hanya mencatatkan 24% dari DPT difabel.
Namun, Harsya mengakui adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel mental dan intelektual. “Kami menghadapi masalah komunikasi dengan difabel mental, seperti mereka yang enggan keluar rumah atau tidak menggunakan hak pilihnya meskipun datang ke TPS,” kata Harsya.
