HERALD.ID, JAKARTA — Pemerintah kembali menjadi sorotan setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mencopot Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang baru satu bulan dilantik.
Pengamat Politik, Rocky Gerung, menduga pemecatan ini hanyalah upaya mencari kambing hitam di tengah polemik distribusi LPG 3 kg.
Rocky menilai bahwa situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah saat ini semakin tidak terorganisir. Ia menyoroti bahwa langkah pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto justru memicu perlambatan ekonomi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Menurutnya, keputusan mencopot Dirjen Migas bukan solusi atas permasalahan distribusi LPG bersubsidi yang belakangan menimbulkan antrean panjang di berbagai daerah.
Ia menduga langkah tersebut hanya untuk meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar masalah sebenarnya.
“Saya curiga Bahlil sedang mencari kambing hitam. Ini seperti upaya mengalihkan perhatian dari kebijakan yang keliru terkait distribusi LPG 3 kg. Masalahnya bukan di Dirjen yang baru sebulan menjabat, melainkan pada peraturan yang dibuat tanpa mitigasi yang jelas,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi di Forum News Network.
Rocky juga menyoroti ketidakpastian kebijakan pemerintah yang justru menghambat investasi. Para investor, menurutnya, mulai ragu terhadap stabilitas ekonomi Indonesia akibat kebijakan fiskal yang berubah-ubah tanpa kejelasan arah. Ia bahkan menyebut bahwa perpecahan dalam elite pemerintahan semakin tampak, meskipun Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi terus menampilkan kesan harmonis di depan publik.
“Kita bisa lihat keresahan di dalam pemerintahan. Ada upaya untuk menciptakan jarak antara Prabowo dan Jokowi. Namun, yang paling terdampak tetaplah rakyat kecil yang setiap hari menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk LPG,” tambahnya.
Lebih jauh, Rocky menegaskan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam menentukan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan penghematan anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau benar-benar mau memberantas korupsi, mulai dari lingkaran terdekat dulu. Jangan sekadar memecat pejabat yang baru dilantik untuk meredakan isu sementara,” pungkasnya. (*)
