Komisi IX

  1. Badan Gizi Nasional terkena efisiensi sebesar Rp 200.200.000.000 dari total pagu anggaran belanja yang mereka peroleh untuk tahun ini Rp 71.000.000.000.000

Komisi X

  1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkena pangkas Rp 7.272.098.074.000 dari pagu Rp 33.545.177.878.000
  2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkena efisiensi sebesar Rp 6.785.647.963.000 dari pagu Rp 56.607.260.273.000
  3. Kementerian Kebudayaan terkena efisiensi senilai Rp 1.096.200.000.000 dari total pagu pada 2025 senilai Rp 2.374.348.189.000
  4. Perpusnas mendapat efisiensi anggaran Rp 279,85 miliar, dari pagu awal Rp 721,68 miliar. Sehingga total pagu TA 2025 Rp 441,82 miliar
  5. BRIN mendapat efisiensi anggaran Rp 1,42 triliun daari pagu awal Rp 5,8 triliun. sehingga total pagu TA 2025 Rp 4,41 triliun.
  6. BPS mendapat efisiensi anggaran Rp 1,59 triliun dari pagu awal Rp 5,7 triliun. sehingga total pagu Ta 2025 Rp 4,10 triliun.

Komisi XI

  1. BPKP terkena pemangkasan anggaran senilai Rp 471.491.811.000 dari total pagu pada tahun ini sebesar Rp 2.285.217.623.000
  2. Bappenas terkena pangkas anggaran senilai Rp 1.002.9000.000.000 dari total pagu Rp 1.970.952.577.000 tapi meminta tambahan anggaran Rp 476.100.000.000.
  3. LKPP terkena pemangkasan anggaran Rp 49.600.000.000 dari total pagu senilai Rp 166.711.994.000.
  4. Kementerian Keuangan terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun dari total pagu awal anggaran belanjanya pada 2025 sebesar Rp 53,19 triliun.

Komisi XII

  1. Kementerian ESDM terkena pangkas Rp 1.658.210.837 dari pagu awal untuk tahun ini Rp 3.909.696.998
  2. Kementerian LH terkena pemangkasan anggaran Rp 325.179.357.000 dari total pagu pada tahun ini Rp 1.079.782.944.000
  3. Kementerian Investasi/BKPM terkena ketetapan efisiensi anggaran Rp 271.200.000.000 dari total pagu Rp 681.880.285.000
  4. BIG terkena pemangkasan anggaran Rp 143.000.000.000 dari total pagu pada 2025 senili Rp 352.289.126.000a
  5. BAPETEN terkena pemangkasan anggaran Rp 47.700.000.000 dari total pagu anggaran Rp 156.725.426.000

Komisi XIII

  1. Kementerian Hukum terkena pangkas anggaran Rp 1.678.287.603.000 dari total pagu Rp 5.066.600.725.000
  2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp 4.492.200.000.000 dari pagu Rp 15.962.130.370.000
  3. Kementerian HAM terpangkas Rp 60.474.096.000 dari total pagu pada 2025 sebesar Rp 174.322.223.000
  4. Kementerian Sekretariat Negara terkena ketetapan efisiensi Rp 517.583.722.000 dari total pagu pada tahun ini Rp 2.901.862.847.000
  5. Komnas HAM dan Perempuan terkena pangkas 59.950.000.000 dari pagu pada 2025 sebesar Rp 160.523.737.000
  6. LPSK besaran pemangkasannya sebesar Rp 144.500.000.000 dari pagu pada tahun ini yang sebesar Rp 122.220.952.000
  7. BNPT terkena pangkas Rp 153.415.712.000 dari pagu pada tahun ini sebesar Rp 428563.750.000
  8. BPIP terkena efisiensi Rp 191.600.000.000 dari pagu sebesar Rp 374.428.347.000
  9. Setjen DPD terkena pemangkasan anggaran Rp 422.552.849.000 dari total pagu Rp 1.303.654.261.000
  10. Setjen MPR sebesar Rp 224.315.522.000 dari pagu Rp 969.201.354.000. (ika/cnbc)