HERALD.ID, JAKARTA – Di Hambalang yang sejuk, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Namun, ia memastikan, langkah penghematan ini tidak akan menghambat operasional negara, apalagi mengorbankan kepentingan rakyat.
“Efisiensi ini tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan sehari-hari,” ucapnya dengan nada tegas dalam pertemuan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Jumat, 14 Februari 2025. Seperti seorang nakhoda yang menjaga kapalnya tetap stabil di tengah ombak besar, Prabowo memastikan, setiap rupiah yang dihemat akan dialihkan ke sektor yang lebih esensial.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar simpang siur yang menyebutkan adanya pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari strategi efisiensi. “Narasi itu tidak benar,” ujarnya, menepis kekhawatiran publik.
Prabowo menekankan bahwa penghematan lebih menyasar pada pengurangan kegiatan birokrasi yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar yang berulang, hingga diskusi kelompok yang tak lagi relevan. Baginya, rakyat lebih membutuhkan tindakan nyata ketimbang sekadar perbincangan panjang tanpa hasil konkret.
“Rakyat perlu pupuk, bibit, sekolah yang layak. Bukan seminar tanpa ujung,” tandasnya.
Tak tanggung-tanggung, penghematan yang telah dilakukan pemerintah mencapai Rp300 triliun. Meski angka itu besar, Prabowo memastikan bahwa program vital seperti pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada sektor-sektor tertentu, tanpa mengurangi pelayanan utama kepada masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Tidak ada lagi anggaran yang menguap tanpa arah, tidak ada lagi pengeluaran yang tak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, bagi pemimpin yang memahami esensi kepemimpinan, kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama, bukan sekadar retorika. (*)
