Dengan hiruk-pikuk berbagai isu nasional dan gejolak keresahan masyarakat, mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan. “Perlu adanya evaluasi di tubuh pemerintahan untuk Indonesia yang lebih baik,” tambah mereka.
Selain itu, mahasiswa juga menolak usulan revisi tata tertib (tatib) DPR RI yang membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi ini menunjukkan keresahan yang berkembang di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkait kebijakan pemerintahan saat ini, serta tuntutan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. (as/ss)
Penulis: Adi Suprayitno
Halaman
