HERALD.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Indonesia Economic Summit bertajuk Mapping Out Indonesia’s Economic Priorities and Strategies, Selasa, 18 Februari 2025, memaparkan langkah-langkah konkret yang akan ditempuh guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan.
Salah satu strategi utama adalah stimulus ekonomi pada kuartal pertama 2025, yang meliputi optimalisasi bantuan sosial pada Februari dan Maret, pencairan tunjangan hari raya bagi ASN dan pegawai swasta pada Maret, serta serangkaian insentif dalam paket stimulus Ramadan dan Idul Fitri. Di antara insentif tersebut, terdapat diskon tiket pesawat, keringanan tarif listrik, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor otomotif dan properti. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah juga menjadi bagian dari stimulus ini.
Pemerintah juga berkomitmen mendorong transformasi ekonomi jangka panjang melalui penguatan daya saing industri dan investasi. Berbagai kebijakan strategis ditempuh, termasuk program ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara, hingga implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus diperkuat, sejalan dengan kebijakan kredit investasi bagi industri padat karya dan insentif pajak seperti tax holiday serta tax allowance untuk menjaga daya saing investasi.
“Hilirisasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Bukan hanya nikel, tetapi komoditas lainnya juga akan mendapatkan perhatian agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” ujar Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu, 19 Februari 2025.
Kontribusi KEK dalam perekonomian nasional semakin signifikan. Pada 2024, kawasan-kawasan ini berhasil menarik investasi hingga Rp82,6 triliun dan menciptakan lebih dari 42.900 lapangan kerja. KEK Gresik dan KEK Kendal menjadi contoh bagaimana kawasan industri dapat mendukung hilirisasi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Dalam ranah transisi energi, Indonesia berupaya mempercepat peralihan menuju energi hijau, termasuk melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sektor ini, mengingat besarnya cadangan sumber daya yang dapat digunakan untuk produksi baterai kendaraan listrik. Program Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mempercepat transisi ini.
Menutup pemaparannya, Menko Airlangga menyoroti kebijakan terbaru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan penempatan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia dengan masa simpan minimal 12 bulan. Kebijakan ini berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, sementara sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 36 Tahun 2023.
Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing industri nasional, serta memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia. (*)
