HERALD.ID, SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menekankan visi misi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus terintegrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan, selain RPJMD, juga harus terintegrasi pentingnya dengan kebijakan strategis pemerintah pusat. Dengan begitu, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bisa kesinambungan.
“Gubernur sudah menyampaikan visi-misinya, dan saya kira itu sudah selaras dengan apa yang selama ini disampaikan. Tinggal bagaimana mengintegrasikan dengan Astacita pemerintah pusat,” ungkap Sri Untari, Senin, 03 Maret 2025.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu menjelaskan RPJMD Jawa Timur untuk 20 tahun ke depan telah dirancang agar sejalan dengan visi-misi gubernur dan kebijakan nasional. Hal ini upaya strategis dalam menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan tidak terputus oleh pergantian kepemimpinan.
“Kita sudah menyelaraskan RPJMD Jawa Timur dengan visi-misi gubernur serta Astacita. Jadi, hari ini mempertegas apa yang sudah beliau sampaikan,” paparnya.
Sri Untari meminta agar visi-misi yang telah dipaparkan oleh Gubernur Khofifah harus dibarengidengan kerja nyata agar mampu membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Timur. Ia berharap implementasi kebijakan yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Semoga apa yang disampaikan diikuti dengan kerja-kerja yang baik. Sehingga, kita benar-benar bisa menjadi Gerbang Baru Nusantara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Untari memastikan pihaknya akan terus mengawal implementasi program pembangunan yang telah dirancang. Beberapa sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan akan menjadi perhatian khusus agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan nasional.
Sri Untari juga menyoroti pentingnya peran sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tanpa integrasi yang kuat, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal.
“Keselarasan antara kebijakan daerah dan pusat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya integrasi yang baik, diharapkan Jawa Timur bisa menjadi contoh dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata,” pungkasnya. (*)
Penulis: Adi Supriyanto
