HERALD.ID, JAKARTA–Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina diyakini melibatkan banyak pihak. Dan, aliran uang harus diungkap semuanya.
Pimpinan Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus besar yang menggegerkan publik itu.
“Ini harus tegas dan tuntas, seperti saat Kejagung mengusut kasus-kasus kakap lainnya, semua tersangka harus diseret dan bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Petinggi Partai Nasdem itu mempertanyakan selama lima tahun uang korupsi Pertamina mengalir ke mana saja dan siapa saja pihak-pihak yang menikmati uang tersebut.
“Harus diungkap. Karena ini benar-benar korupsi besar yang pastinya melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,” ujar Sahroni menekankan.
Ditegaskan Sahroni, pengusutan kasus ini harus dilakukan hingga tuntas dan menjerat seluruh pelaku yang terlibat karena kerugian yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi itu hampir mencapai Rp1 kuadriliun.
“Sisa umur hidup para tersangka pun tidak akan cukup untuk menebus semua kerugian dan dampak yang ditimbulkan,” kata politikus Partai NasDem ini.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi sementara itu berharap tidak ada campur tangan politik dalam penegakan hukum kasus korupsi Pertamina.
“Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/3/2025) dikutip dari Inilah.com. (ilo)
