HERALD.ID, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinetnya memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait pemecatan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).

Dalam sebuah wawancara yang diunggah oleh akun Total Politik, Satryo akhirnya angkat bicara soal alasan di balik pencopotannya.

Menurut Satryo, gelombang demonstrasi besar yang terjadi selama masa jabatannya menjadi faktor utama pemecatannya.

Demonstrasi pegawai Kemendikti Saintek serta aksi mahasiswa yang menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) disebut sebagai kesalahan fatal yang membuat posisinya terancam.

“Hari Selasa malam, tanggal 18 Februari yang lalu, jam 10 malam, Mayor Teddy (Indra Wijaya) datang ke kediaman saya di Widya Chandra,” ungkap Satryo.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menyukai adanya demonstrasi. Menurutnya, unjuk rasa dianggap sebagai bentuk kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

“Pak Presiden itu alergi dengan demo. Jadi kalau ada demo, itu dianggap sebagai kegaduhan,” ujar Satryo menirukan pernyataan Mayor Teddy.

Kontroversi Selama Menjabat

Sejak dilantik sebagai menteri, Satryo kerap menuai kontroversi. Selain aksi protes pegawai Kemendikti Saintek terhadap gaya kepemimpinannya, beredar pula rekaman suara yang diduga berisi kemarahannya terhadap pegawai. Pernyataannya mengenai beasiswa KIP yang terkena dampak efisiensi anggaran juga menuai kritik luas.

Setelah resmi digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto, Satryo menegaskan bahwa dirinya tidak dipecat, melainkan memilih mengundurkan diri.

“Surat pengunduran diri saya buat tadi malam jam 12 malam dan sudah saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Satryo dalam konferensi pers di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Meski demikian, pencopotannya tetap menimbulkan perdebatan, terutama terkait bagaimana pemerintah menangani kritik dan aspirasi publik.