HERALD.ID, JAKARTA – Di tengah bulan suci Ramadan, panggung politik Indonesia kembali memanas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025, memantik spekulasi liar soal perombakan kabinet. Pertemuan itu semakin diperbincangkan setelah Sri Mulyani mengunggah momen buka puasa bersama sang kepala negara.
Isu reshuffle pun berhembus kencang, menyeret nama-nama menteri yang dikabarkan akan diganti. Salah satunya, Sri Mulyani, yang sejak lama dikenal sebagai teknokrat andalan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buru-buru menepis kabar tersebut. “Saya sudah cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat,” ujarnya usai melakukan inspeksi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 14 Maret 2025. Dasco menegaskan, suasana pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani berlangsung penuh keakraban, bukan sinyal pergantian jabatan.
Namun, di tempat lain, Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung soal batas kewenangan para menteri dalam kabinet. “Kita ini menteri, jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan Presiden,” katanya di acara Nuzulul Quran di Jakarta Barat, Minggu, 16 Maret 2025.
Bahlil menekankan bahwa posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Di saat yang sama, ia justru menyoroti hilirisasi industri sebagai agenda utama pemerintah, bukan soal dinamika politik di dalam kabinet.
Sementara itu, Sri Mulyani sendiri enggan berbicara panjang lebar mengenai spekulasi reshuffle. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo membahas kinerja APBN. “Ya, melaporkan saja mengenai APBN dan lain-lain,” ujarnya singkat.
Di tengah ketidakpastian ini, publik masih menunggu apakah perombakan kabinet benar-benar akan terjadi atau sekadar isu yang meramaikan bulan puasa. Yang jelas, percaturan politik di awal kepemimpinan Prabowo Subianto masih penuh kejutan. (*)
