HERALD.ID, JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar masyarakat memiliki akses lebih luas dalam aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan fasilittas perbankan. Airlangga mengaku hal ini dibutuhkan untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.
“Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” tutur Menko Airlangga, kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).
Airlangga menambahkan, keinginan itu disampaikan saat Presiden mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, beserta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara. Airlangga menegaskan, meskipun ada kenaikan, pemerintah melalui BUMN perlu mendorong literasi keuangan di tingkat masyarakat.
“Ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka (masyarakat) bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Airlangga.
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini mengatakan, pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung Presiden Republik Indonesia.
Airlangga menyebut, sasaran inklusi keuangan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yakni pelajar, mahasiswa, santri, pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak telantar, disabilitas, masyarakat di daerah 3T, dan kelompok pemuda dan perempuan.
Menko Perekonomian optimistis target peningkatan keuangan inklusif naik melalui sinergi dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga anggota DNKI.
“Tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan akun dan 76,3 persen untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029,” tutur Airlangga.
Ia menyebut, perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3 persen. Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7 persen.
Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4 persen. Meskipun angka ini telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7 persen.
“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8 persen. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” tegasnya.
Airlangga menegaskan, pemerintah telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.
Melalui DTSEN, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta.
Selain itu juga terdata penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.
Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.
“DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” tegas Menko Airlangga. (*)
