HERALD.ID, GAZA–Kabinet Keamanan Israel menyetujui pembentukan direktorat Kementerian Pertahanan baru yang bertugas membersihkan etnis Palestina dari Jalur Gaza dengan kedok emigrasi sukarela.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara halus menyebut badan baru itu sebagai “Biro Emigrasi Sukarela bagi penduduk Gaza yang tertarik untuk pindah ke negara ketiga” dan mengklaim bahwa badan itu akan beroperasi sesuai dengan hukum internasional.
Namun, mengingat Israel terus-menerus mengabaikan hukum internasional—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Pengadilan Internasional sedang menangani kasus genosida terhadap negara tersebut—para kritikus mengecam keras klaim Katz.
“Pada kenyataannya, tidak ada yang ‘sukarela’ tentang program yang dilaksanakan pemerintah Netanyahu,” tulis editor World Socialist Web Site Andre Damon dikutip dari Common Dreams.
“Penduduk Gaza akan dipaksa keluar dari tanah air leluhur mereka melalui kelaparan massal yang disengaja dan pembunuhan massal oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF),” lanjutnya.
Katz juga mengatakan bahwa direktorat baru tersebut akan dijalankan sesuai dengan visi Presiden AS Donald Trump, yang bulan lalu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza setelah mengosongkan jalur tersebut dari sekitar 2,1 juta warga Palestina dan mengubah daerah kantong pantai tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”
Setelah menggandakan usulannya, Trump kemudian mencoba untuk menipu dunia dengan secara langsung menentang pernyataannya sebelumnya ketika ia mengatakan awal bulan ini bahwa tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza.
Saat itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menyatakan bahwa apa yang disebut Rencana Trump sedang terbentuk dalam koordinasi dengan pemerintah AS.
Namun, para pemimpin Mesir dan Yordania, tempat Trump mengusulkan untuk mengirim warga Gaza, dengan keras menentang rencana tersebut. Sebuah usulan balasan yang dikeluarkan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya—yang melibatkan pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya secara paksa—mendapat dukungan dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam dan negara-negara termasuk Tiongkok, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia.
Penaklukan kembali Gaza adalah tujuan lama sayap kanan Israel. (ilo)
